Pasca Sarjana
Halaman ini merupakan penjelasan singkat tentang program Pasca Sarjana STHG Tasikmalaya

Program Pasca Sarjana STHG Tasikmalaya adalah program Pasca Sarjana mandiri yang diselenggarakan oleh STHG Tasikmalaya tanpa bekerja sama dengan perguruan tinggi lainnya. Program Pasca Sarjana ini mulai diselenggarakan pada tahun akademik 2007-2008 berdasarkan pada Keputusan DIRJEN DIKTI Nomor 2160/D/T/2007 tertanggal 8 Agustus 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (S2) pada Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya. Pembukaan program Pasca Sarjana itu sendiri tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari Yayasan Galunggung Tasikmalaya, Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. beserta Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.H., juga dukungan dari bank Muamalat Indonesia.

Penyelenggaraan Program Studi Pasca Sarjana ini tidak lepas dari orientasi yang dimiliki oleh STHG Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan studi ilmu hukum yang bersifat akademis dan praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan mengembangkan analisis dan pemecahan kasus-kasus hukum yang terjadi. Kompleksitas masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat memerlukan kajian dan analisis yang komprehensif. Dalam penyelenggaraannya baik orientasi akademis maupun praktis tersebut dikemas dalam satu paket kurikulum yang dirancang dalam sebuah rencana strategis yang secara teoritik telah teruji. Kurikulum ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat.

Untuk menghasilkan lulusan yang bergelar Magister Hukum (MH) yang dapat memenuhi kebutuhan akademis dalam analisis, pengkajian dan pengembangan ilmu hukum maupun kebutuhan praktis sesuai tuntutan calon pengguna lulusan (user), Program Pasca Sarjana STHG Tasikmalaya membuka dua kajian utama/konsentrasi yaitu:

(1) Hukum Bisnis.

(2) Hukum Otonomi Daerah.

Modifikasi program ini memiliki berbagai keunggulan yang diharapkan dapat mengantarkan para pesertanya menjadi lulusan yang handal secara keilmuan dan dalam tataran praktis bersikap profesional. Dengan demikian Program Pasca Sarjana STHG Tasikmalaya diharapkan mampu melahirkan seorang bergelar Magister Hukum yang memiliki kompetensi substantif, metodologis, dan kebahasaan yang memadai.

Program Pasca Sarjana Magister Hukum STHG (PPSMH–STHG) Tasikmalaya didirikan oleh Yayasan Galunggung Tasikmalaya sebagai bentuk tanggungjawab masyarakat terhadap bidang pendidikan. Pendiriannya dirancang selaras dengan visi dan misi Yayasan Galunggung Tasikmalaya yaitu:

A.    Visi:

Menjadi lembaga pendidikan hukum yang mendapat kepercayaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi salah satu pendidikan hukum yang bermutu, bermartabat dan dapat mensejajarkan diri dengan pendidikan hukum ternama di Indonesia.

B.    Misi:

1.    Menyelenggarakan program pendidikan ilmu hukum pada Strata 1 (S1)  Strata 2 (S2) maupun jalur Profesi.
2.    Melaksanakan sistem pendidikan nasional melalui Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang Ilmu Hukum.
3.    Berperan serta dalam pendidikan tinggi ilmu hukum  dan dapat memperoleh dana dari masysrakat secara terbuka dan akuntabel.
4.    Menerbitkan keterangan atau tanda bukti kelulusan dan gelar akademik serta profesi.
5.    Mencetak sarjana hukum yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkembang di masyarakat.

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan pada PPSMH – STHG diharapkan dapat melahirkan Magister Hukum dengan kualifikasi :
1.    menguasai hukum khususnya hukum yang berlaku di Indonesia.
2.    menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar ketrampilan kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum.
3.    mengenal dan peka terhadap masalah-masalah keadilan dan kemasyarakatan.
4.    mampu menganalisis persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat.
5.    mampu menggunakan dan mengimplementasikan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah. kemasyarakatan secara profesional dengan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar.
6.    mampu melakukan pengkajian dan analisis hukum melalui kegiatan penelitian yang berorientasi pada upaya penemuan hukum (rechts vinding).

Tinggalkan balasan

You must be logged in to post a comment.